Prof Anang Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Komunikasi Politik Islam UINSU

Medan, 22 April 2026. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara gelar pengukuhan 14 guru besar. UINSU Medan kini telah memiliki total 70 Guru Besar. Akselerasi akademik yang signifikan ini menjadi bukti nyata komitmen universitas dalam memperkuat barisan intelektualnya di bawah kepemimpinan Rektor Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag. Prof. Nurhayati menegaskan bahwa gelar Guru Besar bukanlah sekadar pencapaian administratif atau simbol status sosial semata, melainkan sebuah amanah berat untuk menjadi penjaga akal sehat publik. Beliau menekankan bahwa para Guru Besar harus mampu menjadi “mercusuar peradaban” yang memberikan arah di tengah kegelapan disorientasi nilai. Di era di mana teknologi informasi dan kecerdasan buatan berkembang sangat pesat, kehadiran para cendekiawan ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang yang mengintegrasikan kecerdasan intelektual dengan kedalaman spiritualitas Islam yang moderat.

Diantaranya adalah Guru Besar Ilmu Komunikasi Prof Dr Anang Anas Azhar, MA. Prosesi akademik tersebut dipimpin Ketua Senat UINSU, Pagar Hasibuan, yang turut mengukuhkan salah satu sosok penting di bidang Komunikasi Politik Islam, Anang Anas Azhar.Bagi Prof. Anang, pengukuhan ini bukan sekadar seremoni akademik, melainkan peneguhan perjalanan panjang hidupnya—dari anak kampung hingga mencapai jabatan tertinggi di dunia akademik.

Dalam pidato pengukuhannya berjudul “Pencitraan Politik Islam: Memadukan Konsep dan Aplikasi Kampanye Politik Ala Islam”, Prof. Anang mengupas tajam fenomena politik pencitraan yang semakin marak di era demokrasi modern. Ia mengakui bahwa pencitraan tidak dapat dipisahkan dari praktik politik. Namun, ia mempertanyakan fondasi yang digunakan—apakah berbasis integritas atau sekadar rekayasa persepsi publik. Menurutnya, dalam perspektif Islam, komunikasi politik harus berlandaskan nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya prinsip qaulan sadida, yakni penyampaian pesan yang lurus, benar, dan tidak menyesatkan. “Politik dalam Islam bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi bentuk pengabdian. Reputasi pemimpin lahir dari akhlak, bukan strategi komunikasi semata,” tegasnya.

Dalam orasinya, Prof. Anang menawarkan tiga gagasan utama:

  1. Menggeser pencitraan dari simbol ke akhlak
    Politik tidak boleh berhenti pada simbol religius, tetapi harus mencerminkan nilai kejujuran dan keadilan dalam praktik nyata.
  2. Menempatkan ulama sebagai penjaga etika Ulama tidak seharusnya menjadi alat legitimasi politik, melainkan pengawal moral demokrasi.
  3. Kampanye berbasis maslahat, bukan kultus figur Fokus politik harus bergeser dari figur ke agenda keummatan dan kebangsaan.

Gagasan tersebut dinilai relevan di tengah maraknya disinformasi dan propaganda digital yang kerap mengaburkan nilai-nilai etika dalam politik.